Memahami UU-ITE Dan Asyiknya Menulis di Sosial Media


Tepat setelah peringatan Hari Pahlawan, 10/11/2017 KLAS mengadakan acara bulanannya, apa lagi kalau bukan Cangkruan KLAS Edisi Peringatan Hari Pahlawan yang telah diadakan pada 18/11/2017 dengan pembahasan mengenai dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) serta bagaimana membuat konten menyenangkan untuk kebutuhan literasi sehat untuk masyarakat.

Pada acara kali ini KLAS mengimpor pembicara dari Kota Seribu Ondel-ondel, Kak Salma Indria Rahman, seorang pakar literasi yang telah mendirikan berbagai macam dongeng animasi anak. Beliau akan berkolaborasi dengan seorang praktisi atau pakar hukum dari salah satu universitas di Surabaya, Ibu Dr. Nynda Fatmawati Octarina, SH., MH.

Selain kedatangan pembicara dari Kota Seribu Ondel-ondel dan pakar hukum dari instansi perguruan tinggi, ada satu lagi yang sepesial pada acara Cangkruan KLAS kali ini, Cangkruan kedatangan tamu muda-mudi calon penerus bangsa dari SMP Mujahidin Surabaya. Meninjau acara kali ini akan menerangkan perkembangan penggunaan sosial media yang tenar dan berkembang pesat dikalangan masyarakat beserta perundang-undangan yang mengaturnya, tentu akan menjadi pembelajaran baik bagi mereka.

Seperti biasa, moderator mendahului acara dengan pembukaan dan pesan-pesan seponsor. Cangkrukan KLAS selalu mendapatkan dukungan penuh dari APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia), Intiland Tower dan RadNet. Setelah menyambut audiens, moderator langsung mempersilahkan Kak Salma untuk menyampaikan wejangannya mengenai “Menulis Asyik di Media Sosial”.

Dalam menyampaikan wejangannya, Kak Salma menyontohkan beragam informasi yang tersedia di sosial media, beliau menggunakan studi kasus dari sosial media berlogo “f” dan yang menjadi contoh adalah akun pribadi beliau sendiri.

“Banyak kategori atau model tulisan yang telah kita bagikan, misalnya tulisan yang berbau informasi, dari tulisan yang berisi informasi ini pun dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori” kata Kak Salma sambil menujukkan beragam status yang pernah beliau tulis.

Sosial media mempunyai dasar kebebasan dalam penggunaannya, seperti menyampaikan pendapat, menyukai status tertentu dan mengomentarinya, tapi terkadang dengan kebebasan itu yang biasanya membuat seseorang lupa diri, sehingga maraklah beragam kasus yang membuatnya terjerat hukum-hukum yang berlaku. “Perlu diingat bahwa kebebasan yang dianut saat menggunakan sosial media adalah kebebasan yang beretika. Ingat, Indonesia mempunyai undang-undang (ITE) wajib yang harus dipatuhi bersama” terang Kak Salma.

Agar menulis di sosial media menjadi mengasyikkan, Kak Salma mencontohkan penggunaan tagline diri sendiri. “Agar tulisan kalian lebih asyik dibaca teman, hindari kata-kata yang tidak disukai dan gunakan tagar kalian sendiri, #enjoylife misalnya” kata beliau sambil menunjukkan tagar dirinya.

“Bersosial media adalah kegiatan sangat berguna untuk mendekatkan seseorang yang jauh, misalnya kawan alumni SD, SMP atau kawan-kawan yang kita kenal didunia nyata dan sudah tidak pernah ketemu lama, sehingga kita harus pintar-pintah melindungi privasi kita sendiri terhadap orang-orang yang memang tidak pernah kita kenal di dunia nyata, dengan begitu tidak akan ada lagi kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan sosial media sebagai asal masalahnya” wejang Kak Salma. “Bukan malah asal menambahkan saja, ah ini cantik, eh ini ganteng dan seterusnya” lanjut beliau.

Memang tak bisa di pungkiri lagi, kehidupan bermasyarakat pun dapat berubah drastis dengan adanya sosial media, lantas apakah sosial media patut disalahkan akibat fenomena ini? Tentu saja tidak, kan sudah dikatakan oleh Kak Salma kalau media sosial itu mendekatkan yang jauh bukan menjauhkan yang dekat. Lantas hal apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapinya? Menurut pendapat saya, hal yang perlu disiapkan adalah diri kita sendiri, iya, karena diri kita adalah pusat kendali dari sosial media yang kita gunakan sendiri, jika kita tidak memproteksi diri dengan memahami perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kesadaran penuh terhadap privasi, selesai sudah, kita mungkin juga akan berahir di ujung belati hukum.

Pergantian pemateri pun di instruksikan oleh moderator. Pada sesi kedua ini akan di pandu langsung oleh Ibu Dr. Nynda Fatmawati Octarina, SH., MH. Selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Narotama. Sesi ini adalah sesi dimana saya mendengarkan secara langsung mengenai UU-ITE dan beberapa undang-undang yang berkaitan.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat dan harus difahami dengan baik oleh pakar atau praktisi teknologi informasi.

Dalam sosialisasinya “Memahami Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Ibu Nynda menjelaskan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transasaksi Elektronik beserta hasil revisinya yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bu Nynda menyebutkan bahwa UU ini merupakan UU yang mengatur segala bentuk penggunaan teknologi informasi secara nasional. “Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru” ujar beliau.

Beliau juga menyampaikan “Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia”, lanjut beliau.

Beliau juga menyebutkan, UU ITE juga mempunyai perspektif sendiri terhadap UU yang lain, UU HAM Pasal 19 misalnya, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas. Dengan demikian aturan-aturan UU ITE sesuai dengan konsep HAM baik dalam perspektif internasional maupun lokal.

“Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan masyarakat bisa terjerat kasus penyalahgunaan informasi yang tertuang pada UU ITE.” ujar Bu Nynda. Seperti yang dikutip dari slide presentasinya, Bu Nynda menyampaikan beberapa hal tersebut antara lain:

  • Illegal access: sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak. Jika melanggar yang bersangkutan terkena pelanggaran sesuai dengan UU ITE Pasal 30.
  • Illegal interception: sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke,dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis. Jika melanggar yang bersangkutan terkena pelanggaran sesuai dengan UU ITE Pasal 31.
  • Data interference: sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer. Jika melanggar yang bersangkutan terkena pelanggaran sesuai dengan UU ITE Pasal 32.
  • System interference: sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer. Jika melanggar yang bersangkutan terkena pelanggaran sesuai dengan UU ITE Pasal 33.
  • Misuse of Device: penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code). Jika melanggar yang bersangkutan terkena pelanggaran sesuai dengan UU ITE Pasal 34.
  • Computer related forgery: Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik). Jika melanggar yang     bersangkutan terkena pelanggaran sesuai dengan UU ITE Pasal 35.
  • Computer related fraud: Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain). Jika melanggar yang bersangkutan terkena pelanggaran sesuai dengan UU ITE Pasal 36.
  • Content-related Offences: Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (child pornography). Jika melanggar yang bersangkutan terkena pelanggaran sesuai dengan UU ITE Pasal 27.
  • Offences related to infringements of copyright and related rights Delik-delik yang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Jika melanggar yang bersangkutan terkena pelanggaran sesuai dengan HAKI Pasal 23 dan 24.

Demikianlah rangkuman yang telah disampaikan oleh Bu Nynda dalam sosialisasinya mengenai UU ITE yang telah diberlakukan sejak tahun 2008. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi segala sesuatu yang telah ditetapkan pemerintah dan mendukung program-program yang telah digagas untuk kepentingan bersama.

 

Untuk lebih memahami UU ITE, berikut ini slide presentasi yang telah dijelaskan oleh Bu Nynda di acara Cangkruan KLAS 18/11/2017:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *